Sebagai wilayah kepulauan, Simeulue memiliki sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Mulai dari pengelolaan pelabuhan, bantuan sarana tangkap, distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan, hingga program pemberdayaan pesisir—semuanya melibatkan aliran dana publik yang besar dan kompleks. Di tengah potensi tersebut, risiko penyimpangan keuangan juga meningkat apabila tidak disertai pengawasan yang kuat. Menjawab tantangan ini, Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) Simeulue hadir untuk memperkuat integritas sektor kelautan melalui pendekatan audit forensik yang lebih terarah khusus pada ekosistem maritim. Tema ini benar-benar berbeda dari artikel sebelumnya karena fokusnya pada sektor kelautan, bukan pada institusi, kemitraan, maupun sistem pengawasan umum.

Kerentanan Fraud pada Sektor Kelautan

Sektor maritim memiliki pola anggaran yang khas, termasuk bantuan alat tangkap, pembangunan dermaga, program pemberdayaan nelayan, hingga subsidi logistik. Kerentanan fraud kerap muncul pada beberapa titik, antara lain:

• Mark-up nilai infrastruktur pelabuhan karena lokasi geografis yang sulit diawasi secara rutin.
• Distribusi alat tangkap fiktif atau tidak sesuai spesifikasi.
• Penyalahgunaan BBM bersubsidi nelayan yang kerap dialihkan untuk kepentingan komersial.
• Laporan produksi ikan yang direkayasa untuk memperoleh bantuan lanjutan.

Kondisi geografis kepulauan membuat pengawasan konvensional seringkali tidak efektif. Karena itu dibutuhkan pendekatan forensik yang tidak hanya melihat data, tetapi juga memeriksa pola, motif, dan kelengkapan bukti pendukung yang lebih mendalam.

Kontribusi AAFI Simeulue dalam Pengawasan Maritim

AAFI Simeulue merancang strategi khusus untuk membantu pemerintah dan pelaku sektor kelautan memperkuat akuntabilitas. Program yang dilakukan antara lain:

• Audit Forensik Proyek Pelabuhan dan TPI: memastikan kesesuaian fisik, spesifikasi material, dan volume pekerjaan dengan dokumen kontrak.
• Pemeriksaan Bantuan Alat Tangkap: menelusuri alur pengadaan hingga distribusi agar tidak terjadi penggelapan dan duplikasi penerima manfaat.
• Analisis Data Penyaluran BBM Subsidi: memeriksa kesesuaian kuota dengan jumlah armada serta melakukan profiling terhadap pola pembelian yang mencurigakan.
• Pendampingan Sistem Pelaporan Nelayan: membantu nelayan dan kelompok usaha bersama (KUB) membuat laporan yang sesuai standar, mudah dibaca, dan minim risiko manipulasi.

Manfaat Bagi Nelayan dan Pemerintah Daerah

Peningkatan pengawasan di sektor kelautan bukan hanya bermanfaat untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat, terutama nelayan kecil. Ketika akuntabilitas meningkat, bantuan lebih tepat sasaran, infrastruktur lebih berkualitas, dan potensi kebocoran anggaran berkurang. Dampaknya antara lain:

• Nelayan mendapatkan alat tangkap yang benar-benar layak dan sesuai kebutuhan.
• Harga ikan lebih stabil karena rantai distribusi yang diawasi lebih ketat.
• Proyek pelabuhan dan TPI berjalan lebih efisien sehingga aktivitas bongkar muat lebih lancar.
• Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat seiring berkurangnya potensi penyimpangan.

Tantangan Pengawasan di Wilayah Kepulauan

Tentu ada tantangan yang tidak bisa diabaikan. Jarak antarwilayah, konektivitas internet yang tidak stabil, serta minimnya tenaga pengawas lapangan menjadi hambatan nyata. AAFI Simeulue merespons hal ini dengan memperkenalkan sistem pelaporan berbasis offline, kunjungan lapangan berkala, dan pemanfaatan metode audit berbasis risiko yang lebih fokus pada area rawan.

Penutup

Dengan karakter maritim yang kuat, Simeulue membutuhkan strategi pengawasan khusus yang berbeda dari daerah daratan. AAFI Simeulue berkomitmen memperkuat akuntabilitas sektor kelautan melalui audit forensik, pelatihan, dan pendampingan yang terarah. Upaya ini diharapkan mampu mendorong tata kelola maritim yang lebih bersih, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi para nelayan dan masyarakat kepulauan.